Perpustakaan Umum Pertama di Kota Padang

Oleh Deddy Arsya 

Memandang persoalan dunia perpustakan di negeri ini hari ini akan menjadi terasa dilematis. Di satu sisi para cerdik-cendikia dari dunia sekolahan mengeluhkan soal rendahnya minat baca masyarakat kita. Para ustadz dan khatib di mimbar juga berbusa-busa bilang “iqra’!iqra’! iqra’! kepada umat. Tetapi di sisi lain, lihatlah, berapa jumlah perpustakaan umum yang masih dapat diakses semua kalangan hari ini di daerah kita ini? Masjid yang memiliki perpustakaan dan menyediakan akses leluasa kepada jemaahnya juga hanya dapat dihitung dengan jari. Sementara gedung perpustaakan daerah yang sangat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat juga telah hancur akibat gempa 30 September 2009 silam—meskipun kemudian kegiatan operasional dipindahkan ke gedung lain, tapi lokasinya ‘jauh dari pandangan orang ramai’, terjepit entah di gang kecil mana. Dan ratusan ribu buku koleksi yang ikut lenyap bersama reruntuhan semakin memperparah keadaan. 

Sudah acap didengar keluhan soal kenapa pemerintah terlalu lamban untuk segera membangun kembali gedung pustaka dan memperbanyak koleksi. Atau setidak-tidaknya tampak sedikit agak serius memikirkan ketersediaan bacaan masyarakat dengan cara lebih memprioritaskan pembangunan perpustakaan daerah yang lebih baik ketimbang mendahulukan misalnya pembangunan gedung walikota dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Namun sampai hari ini pemerintah tampaknya tidak bisa terlalu diharapkan. 

Maka sehubungan dengan itu, tulisan ini akan berbicara tentang bagaimana perkembangan pustaka di masa lalu, yaitu di kota Padang pada masa kolonial Belanda. Sekali pun bersifat selayang pandang (karena keterbatasan bacaan) barangkali bisa digunakan sebagai pembanding untuk menilai dunia perbukuan atau ketersediaan bacaan masyakarat di masa sekarang. 

Model-model Perpustakaan Zaman Belanda 

Dalam jurnal Belanda, Indie, edisi 1920, A. W. Nieuwenhuis menulis sebuah tulisan bertajuk “Bibliotheken”. Di dalamnya membahas perkembangan perpustakaan di Hindia Belanda pada rentang lima puluh tahun ke belakang dari tahun tulisan itu diterbitkan. Dalam tulisan itu dikatakan, pemerintah Belanda telah mendirikan berbagai perpustakaan di lingkaran kekuasaan Belanda di tanah Hindia. Perpustakaan-perpustakaan itu dibangun baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan bacaan orang-orang Belanda atau ambtenaar-ambtenaar pemerintah. 

Beberapa perpustakaan yang populer di Indonesia selama 50 tahun terakhir itu di antaranya adalah perpustakaan Lodge di Weltevreden (didirikan tahun 1864) yang memiliki koleksi 11000 buku; pustaka di Probolinggo (1874); Semarang (1876); Djocja (1878); Surabaja (1879); Bandung dan Salatiga (1891); Malang (1902), dan Magelang (1910). Bandung dan Malang masing-masing memiliki koleksi 6000 buku. Sementara pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk beberapa perpustakaan besar itu di antaranya: Weltevreden f9250, Bandung f3200, Malang f1200. Jumlah pembaca: Weltevreden 952 dan Malang 13728 orang peminjam. 

Sementara di Padang, menurut tulisan ini pula, pemerintah juga membangun beberapa perpustakaan (namun tidak disebutkan tahun pendiriannya). Dituliskan, di Padang ada perpustakaan “.... bovendien bestaan er enkele kerkelijk geschifte volksbibliotheken”, yaitu perpustakaan yang dibangun oleh pemuka agama (berkemungkinan nasrani). Di samping itu telah ada juga perpustakaan swasta yang tentu saja dikelola oleh pihak swasta. 

Di samping perpustakaan umum di beberapa kota besar, pemerintah Belanda juga membangun perpustakaan di kantor-kantor pemerintah yang tujuannya untuk juga untuk memenuhi kebutuhan bacaan orang-orang Belanda. Hospitaalbibliotheken, yaitu perpustakaan yang ada di rumah sakit-rumah sakit negara. Pustaka ini pada tahun 1917-1919 ada berjumlah 17 buah di seluruh Indonesia. Marinebibliotheken, yaitu perpustakaan Angkatan Laut, yang jumlahnya pada rentang tahun yang sama berjumlah 25 buah. Kazernebibliotheken, perpustakaan yang ada di barak-barak militer tentu saja untuk memenuhi kebutuhan bacaan tentara. Jumlahnya berturut-turut untuk tahun 1917 dan 1919 adalah 103 dan 107 buah. Bibliotheken voor de gewapende politie, yaitu perpustakaan untuk polisi yang tertelak di kantor-kantor polisi di seluruh daerah. Pada tahun 1917 dan 1919 perpustakaan model ini berjumlah 330 buah di seluruh Indonesia. 

Perpustakaan Rakyat (Volkbibliotheek) 

Sementara itu, penyediaan bacaan bagi pribumi secara luas baru mulai gencar dilakukan pemerintah kolonial sejak Politik Etis digulirkan, di mana salah satu programnya adalah pemberikan pendidikan (educatie) bagi orang-orang pribumi. Dalam Jurnal Pustakawan Indonesia volume 6 nomor 159 disebutkan bahwa, sekali pun politik etis sendiri untuk kepentingan menguatkan pemerntah kolonial juga, namun dengan itu pemerintah Hindia Belanda telah banyak mendirikan perpustakaan rakyat (volksbibliotheek) yang pengelolaannya diserahkan kepada sekolah rakyat (volkschool) di masing-masing daerah. Dikatakan bahwa, perpustakaan ini melayani murid dan guru serta menyediakan bahan bacaan bagi rakyat setempat. Murid tidak dipungut bayaran, sedangkan masyarakat umum dipungut bayaran untuk setiap buku yang dipinjamnya. 

Jurnal Indie edisi 1920 tentang perpustakaan rakyat menyebutkan perpustakaan ini untuk murid-murid sekolah rakyat yang dimulai dari murid kelas 2, “ondergebracht in openbare Inlandsche scholen der 2e klasse”. Jumlah perpustakaan rakyat ini di seluruh Indonesia pada tahun 1917 adalah 772 buah perpustakaan. Angka ini naik pada tahun 1919, yaitu berjumlah 1353 buah perpustakaan yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di sekolah-sekolah Belanda di kota Padang. 

Seiring terus bergulirnya agenda politik etis, pada tahun 1922, pemerintah Belanda mulai menyelenggarakan layanan perpustakaan melalui taman-taman bacaan umum yang lebih luas jangkauannya di kota-kota besar. Ada juga beberapa toko buku besar menyelenggarakan layanan perpustakaan keliling dengan menggunakan tromol bacaan. Pengelola perpustakaan dilakukan oleh masing-masing departemen dan lembaga. 

Perpustakaan Komersil (Huurbibliotheek) 

Pada zaman Hindia Belanda juga berkembang sejenis perpustakaan komersial yang dikenal dengan nama huurbibliotheek atau perpustakaan sewa. Perpustakaan sewa adalah perpustakaan yang meminjamkan buku kepada kepada pemakainya dengan memungut uang sewa. Menurut Jurnal Pustakawan, dalam perjalanannya terjadi persaingan antara volksbibliotheek dengan huurbibliotheek. Sungguhpun demikian dalam prakteknya terdapat perbedaan bahan bacaan yang disediakan. Volksbibliotheek lebih banyak menyediakan bahan bacaan populer ilmiah, maka perpustakaan huurbibliotheek lebih banyak menyediakan bahan bacaan berupa roman dalam bahasa Belanda, Inggris, Perancis, buku remaja serta bacaan gadis remaja. 

Sebenarnya sebelum pemerintah Hindia Belanda mendirikan perpustakaan rakyat di sekolah-sekolah, pihak swasta terlebih dahulu mendirikan perpustakaan umum di beberapa kota di Indonesia. Di Padang, perpustakaan umum yang pertama didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. Adalah Lodge Mata Hari, sebuah perkumpulan orang-orang Yahudi Belanda di Padang, mendirikan sebuah perpustakaan pada tahun 1876 yang dibuka untuk publik. Tidak dapat diketahui letaknya secara pasti, namun diperkirakan berada di Belantung. 

Pengelolanya adalah beberapa orang Belanda penyuka filsafat dan ilmu alam. Diperkirakan, buku koleksinya kebanyakan tidak jauh dari bidang itu, sekali pun tentu saja juga ada koleksi buku sastra-roman, sejarah, dan politik. James Marson, salah seorang yang menggagas perpustakaan ini, misalnya adalah seorang yang gandrung filsafat. Adriaan Arie, penggagas lain, seorang kelas apoteker pertama di Padang yang banyak menulis tentang fisika di Jurnal Fisika di negeri Belanda, yang tentu saja gandrung pada buku-buku ilmu alam. 

Tidak diketahui bagaimana sistem peminjaman buku di perpustakan Lodge Mata Hari itu. Apakah pribumi Padang (inlanders) juga boleh meminjam buku ke sana atau tidak. Melihat pada tahun perpustakaan ini ada, besar kemungkinan, sekali pun bersifat umum, perpustakaan ini sesungguhnya ekslusif, hanya diperuntukkan untuk pembaca di selingkaran orang-orang kolonial saja. Di sisi lain, karena politiek etis belum dicanangkan pada tahun-tahun itu, kemungkinan besar kegandrungan terhadap buku (yang kebanyakan koleksi dalam huruf latin pula) belum muncul secara lebih agak luas di antara orang-orang pribumi Padang. Dalam sebuah tulisan tentang silsilah keluarga Adriaan Arie itu hanya disebutkan bahwa pengunjungnya adalah beberapa pegawai Belanda dan beberapa juru tulis bangsa China yang biasanya mengunjungi perpustakaan itu di masa-masa pakansi atau masa liburkerja. Maka dapatkah perpustakaan ini disebut perpustakaan umum? 

Tidak diketahui sampai berapa lama perpustakaan ini bertahan. Jurnal Indie tahun 1920, seperti telah disebut di atas, ada menyinggung tentang keberadaan perpustakaan swasta di Padang. Namun, tidak persis menyebut tentang perpustakaan Lodge Mata Hari ini. Tetapi, besar kemungkinan, melihat tahun berdirinya perpustakaan itu merupakan ‘perpustakaan umum’ pertama yang dikelola pihak swasta yang pernah ada di kota Padang. 

Padang, 2011